Gerakan Rakyat Penentu Perubahan

Di tengah nihilnya keberpihakan elite pemimpin bangsa terhadap kedaulatan nasional, ternyata nasionalisme di tengah masyarakat justru semakin menguat. Kini, rakyat membangun kekuatannya sendiri, menuntut pemerintah dan para elite politik untuk mulai memperhatikan kedaulatan nasional yang kian hari kian tergerus.
Masih ingat soal pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh Mahkamah Konstitusi? Lembaga ini bubar pada 13 November 2012 lalu karena tuntutan sejumlah elemen masyarakat yang menganggap keberadaannya tidak konstitusional serta mengkhianati kepentingan nasional. Kendati belum ada tindak lanjut yang memuaskan pasca dibubarkannya BP Migas, tapi setidaknya hal itu cukup menunjukkan keberhasilan kelompok masyarakat melawan pola kebijakan pemerintah yang tidak nasionalis.
Dalam salah satu putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai BP Migas yang diatur di dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas bertentangan dengan UUD 1945. MK juga menilai UU Migas tersebut membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. Pola unbundling yang memisahkan antara kegiatan hulu dan hilir ditengarai sebagai upaya pihak asing untuk memecah belah industri migas nasional sehingga mempermudah penguasaannya.
Lalu pada 18 Oktober 2012 lalu, tidak kurang dari 500-an aktivis, dosen, pengamat, mahasiswa, dan masyarakat umum menandatangani Petisi Blok Mahakam yang diinisiasi pengamat Migas dan Direktur Eksekutif Indonesian Resourses Studies (Iress), Marwan Batubara. Petisi yang dipublikasikan dalam website satunegeri.com itu telah didukung oleh 2.482 orang.
Dalam petisi tersebut masyarakat menuntut pemerintah, dalam hal ini Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono agar menghentikan Kontrak Karya (KK) Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation (Jepang) di ladang gas terbesar di Indonesia, Blok Mahakam.
Surat berisi ‘Petisi BloK Mahakam untuk Rakyat’, pun secara resmi telah dilayangkan kepada Presiden SBY melalui Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta pada Rabu (17/10/2012).
Petisi itu berisi delapan butir tuntutan yang intinya ingin agar pengelolaan Blok Mahakam sepenuhnya diserahkan kepada BUMN dalam negeri, yakni Pertamina. Dalam petisi itu juga disebutkan penolakan terhadap berbagai upaya dan tekanan pihak asing, termasuk tawaran kerja sama ekonomi, beasiswa dan komitmen investasi migas dari operator lama Blok Mahakam, guna memperoleh perpanjangan kontrak.
Apa yang bisa kita simpulkan dari peristiwa-peristiwa yang disebutkan tadi, yaitu bahwa ada keinginan yang kuat dari rakyat untuk mewujudkan kedaulatan nasionalnya. Namun sayang, para elite pemimpin yang ada saat ini tidak punya nyali untuk menolak masuknya kepentingan asing yang telah “berjibun” itu. Pasalnya, di balik masuknya kepentingan asing, para elite ditengarai mendapat keuntungan sebagai kompensasinya. Praktik berburu rente macam ini berlaku dan menyebar di kalangan para elite penentu kebijakan, baik di pemeritahan maupun di DPR.
Selain gerakan-gerakan masyarakat yang banyak muncul meneriakkan penolakan terhadap dominasi asing yang telah menggurita, kelompok kritis di tengah-tengah masyarakat juga mulai bermunculan, kendati mereka ini bergerak secara sporadik namun “teriakan” mereka cukup efektif memengaruhi minsdet masyarakat yang lain.
Orang-orang ini diuntungkan dengan keberadaan sosial media yang menjamur dewasa ini. Mereka menyalurkan kegelisahannya soal kedaulatan nasional yang kian pupus melalui jejaring sosial. Kita tentu ingat akun twitter Trio Macan 2000 yang cukup menggemparkan jagat dunia maya. Data-data yang disodorkan pemilik akun anonim ini, kendati sulit dipertanggungjawabkan, cukup membuat banyak pejabat gerah. Akun ini tercatat sempat menguak sejumlah skandal, termasuk soal korupsi di Pertamina dan Petral yang melibatkan sejumlah mafia Istana.

Kelompok Kritis Anti Dominasi Asing dan Fokus Gerakannya

Kelompok	Fokus Gerakan
Indonesia For Global Justice	Isu liberalisasi dan perdagangan bebas
Koalisi Anti Utang (KAU)	Menyikapi utang luar negeri, menolak utang luar negeri sebagai  mekanisme penjajahan gaya baru terhadap negara berkembang. Fokus gerakan: 1.  Membangun gerakan menentang globalisasi ekonomi neo-liberalisme. 2.  Memperkuat konstituen melalui mobilisasi dan pengorganisasian pada level anggota dan masyarakat basis. 3.  Membangun aliansi strategis dengan kelompok gerakan sosial lainnya untuk melawan neo-imperialisme baik di level nasional maupun internasional.
Indonesian Democracy Monitor (INDEMO)	Merupakan lembaga yang konsen terhadap perkembangan politik pelaksanaan demokrasi, INDEMO memposisikan sebagai lembaga oposan independen yang memantau pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Petisi 28	Menolak kebijakan pemerintah yang  tidak pro-rakyat.
Indonesian Resources Studies (IRESS)	Organisiasi intelektual (non partisan) di bidang kebijakan publik, khususnya menyangkut SDA dan industri strategis.
Gerakan Rakyat Untuk Perubahan	Menolak segala bentuk intervensi asing, termasuk yang berkedok bantuan luar negeri ke Indonesia.
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	Membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir.
Kelompok Cipayung (gabungan HMI, GMNI, PMKRI, GMKI)	Menyatukan semua komponen bangsa, baik antar kelompok masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)	Mempertahankan NKRI yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)	Jaringan organisasi non pemerintah dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas.
Pro Demokrasi (PRO DEM)	Mengintensifkan  jaringan komunikasi di antara kelompok-kelompok, lembaga-lembaga ataupun individu-individu yang menaruh perhatian terhadap arah perkembangan dan hari depan demokrasi di Indonesia.
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)	Menghancurkan  sistem anti-demokrasi dan mewujudkan masyarakat demokratis dan berkeadilan sosial. Mewujudkan Demokrasi Kerakyatan, yang secara ide dan kenyataan berpihak kepada mayoritas rakyat, yaitu kaum buruh, tani, dan miskin kota.
Front Aksi Mahasiswa UI (FAM UI)	Menyuarakan aspirasi mahasiswa UI terhadap masalah-masalah yang terjadi di dalam UI maupun nasional.
Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami)	Konsolidasi gerakan mahasiswa di Indonesia yang kontra kepemimpinan SBY-Budiono dan menguatkan gerakan rakyat menggugat Pemerintahan SBY-Budiono yang mengarah pada gerakan “Turunkan Pemerintahan SBY-Budiono”.
KAMMI	Mitra masyarakat dalam upaya pembangunan masyarakat sipil, demokratisasi dan pembangunan kesatuan/persaudaraan ummat dan bangsa melalui advokasi sosial, kritisk konstruktif kebijakan negara yang memarginalisasi rakyat.
Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB)	Menyatukan seluruh perlawanan buruh dengan rakyat miskin, ke dalam wadah persatuan yang mandiri dan terkoordinasi secara nasional.
Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI)	Memperjuangkan hak rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas. Memperjuangkan hak rakyat mendapat pendidikan gratis sampai ke jenjang Universitas. Menuntut pemerintah menyediakan perumahan murah, layak dan sehat bagi rakyat miskin. Menolak keras segala bentuk kenaikan harga barang dan jasa pokok bagi rakyat. Menolak sistem kerja kontrak. Memperjuangkan hak rakyat untuk mendapat pekerjaan dan upah yang layak. Memperjuangkan Jaminan hukum bagi hak hidup, hak bekerja, dan hak bertempat-tinggal bagi seluruh rakyat. Menolak segala bentuk penggusuran pemukiman dan lahan usaha rakyat. Memperjuangkan Jakarta bebas dari masalah banjir, sampah dan kemacetan. Memperjuangkan pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi dan mendesak pemerintah untuk mengadili serta menyita harta koruptor, dari yang berskala kecil hingga yang berskala besar. Menolak segala bentuk penjualan aset-aset kekayaan bangsa kepada pihak asing (BUMN, Gas, Minyak, Air, Mineral, Emas, Batu Bara, dsb). Menutut pemerintah melaksanakan UUD 1945 Pasal 33.
Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)	Menghimpun kekuatan buruh untuk melawan kapitalisme.

Media sosial di Indonesia berperan penting dalam penyebaran ide-ide anti dominasi asing hingga ide revolusi. Rakyat di sudut negeri yang jauh dari pusat kekuasaan pun kini bisa menyalurkan aspirasinya melalui media jejaring sosial tanpa ada hambatan sama sekali. Bukan tidak mungkin, media sosial bakalan melahirkan gerakan revolusi sebagaimana yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dewasa ini.
Kendatipun banyak pengamat menilai, bangsa Indonesia telah melewati fase sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah melalui peristiwa Reformasi 1998. Tapi siapa duga, kalau rakyat kecewa dengan hasil reformasi, ke depan revolusi masih mungkin saja terjadi.
Gerakan masyarakat menuntut kepemimpinan nasional yang pro terhadap rakyat juga semakin menguat seiring melemahnya fungsi par pol sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat. Saat ini, kepercayaan rakyat terhadap parpol menurun drastis. Hasil survei berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa belakangan ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol amat rendah. Fungsi parpol sebagai wadah penyalur asprasi rakyat tidak berjalan, sebab parpol hanya hadir di tengah-tengah konstituen ketika pemilu lima tahunan saja.
Di satu sisi, kondisi ini mengancam sistem demokrasi yang tengah dibangun di Indonesia, tapi di sisi lain juga merupakan kesempatan atau peluang bagi gerakan rakyat untuk menggantikan peran parpol yang sudah terkooptasi kepentingan kapitalisme, untuk mendorong terjadinya percepatan perubahan (revolusi).

Di Tingkat Global Isu Nasionalisasi Menguat

Isu nasionalisasi yang makin menguat tidak saja terjadi di Indonesia. Negara-negara lain bahkan sudah melakukan langkah kongkret untuk menasionalisasi sejumlah perusahaan yang sebelumnya berada di bawah dominasi asing.
Pada 2012 lalu, Presiden Bolivia Evo Morales melakukan nasionalisasi terhadap jaringan transmisi listrik utama di negeri itu dari tangan perusahaan Spanyol.
Perusahaan bernama Transportadora de Electricidad (TdE) yang merupakan anak perusahaan dari Red Electrica Corporacion Spanyol itu menguasai tiga perempat jaringan transmisi listrik di Bolivia. Pemerintah Spanyol menguasai 20 persen saham perusahaan ini sejak diprivatisasi tahun 1997.
Pada tahun 2006, hanya beberapa bulan setelah berkuasa, Morales menasionalisasi sejumlah perusahaan migas yang sebelumnya diprivatisasi. Kemudian tahun 2008, Morales menasionalisasi perusahaan telekomunikasi terbesar di negeri itu, Entel, dari tangan Telecom Italia SpA.
Pada 2010, pemerintah Bolivia juga mengambil kontrol terhadap perusahan hydroeletric dari tangan perusahaan Inggris dan Perancis. Morales dinilai berhasil melakukan nasionalisasi sejumlah perusahaan yang selama ini dikuasai asing dan memberikan kepentingan yang lebih besar terhadap negara. Langkah nasionalisasi Morales ini telah membuat kepanikan perusahaan Spanyol yang beroperasi di Amerika Latin. Apakah di Indonesia ini bisa terjadi? Sangat bisa. Tapi pertanyaannya adakah keinginan politik yang berpihak kepada rakyat dari para pemimpin kita? 
Apa yang dilakukan Morales juga dilakukan Presiden Argentina, Cristina Fernandez yang melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan minyak YPF, yaitu perusahaan yang mayoritas sahamnya dikuasai Repsol Spanyol.
Kini, di tengah rapuhnya sistem kapitalisme pasar bebas yang telah menyebabkan kerontokan perekonomian Eropa hingga Amerika, banyak negara di dunia mulai memikirkan kembali proteksi terhadap produk-produk dalam negerinya. Bahkan nasionalisasi mulai dilakukan oleh negara-negara Eropa yang masih menganut sistem pasar bebas itu. Belanda misalnya, akibat efek domino krisis keuangan Eropa, beberapa saat lalu terpaksa menasionalisasi bank terbesar keempat di negerinya,  SNS Reaal. Selain itu, keadilan sosial pun terus diwacanakan oleh banyak gerakan masyarakat di berbagai belahan dunia, bahkan dari negara kapitalis sekalipun.
Menguatnya poros Asia yang dimotori Cina sebagai negara yang paling pesat perkembangan ekonominya  di dunia saat ini, telah berhasil mengurangi dominasi Amerika dan negara-negara Eropa lainnya. Jika bisa dimanfaatkan, situasi ini sebenarnya bisa mendorong agar segera terjadinya perubahan sistem yang cenderung pro-asing dan kapitalistik di negeri ini.
Betapapun kuatnya cengkeram rezim asing mengkooptasi elite kekuasaan negeri ini, apabila kesadaran nasionalisme rakyat tumbuh dengan baik, disertai adanya peluang untuk terjadinya perubahan dengan indikator-indikator disebutkan tadi, bukan tak mungkin pergantian kepemimpinan bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu hasil pemilu yang sudah tidak bisa diharapkan itu.

Tulisan: Imam Tamaim (merdekainfo.com)

Revolution By Social Media

Ibarat anak ayam mati di lumbung padi. Itulah pepatah lama yang terdengar klise, namun tetap relevan untuk menggambarkan kondisi bangsa kita sekarang ini. Bagaimana tidak? Angka kemiskinan di daerah-daerah kaya sumber daya alam, seperti Papua, Kalimantan Timur, Sumbawa, dan Riau, masih terhitung tinggi. Sedangkan setiap harinya sumber-sumber kekayaan itu, seperti minyak, emas, batubara, timah, bauksit dan masih banyak lagi dikeruk hingga tandas, tak jauh dari pemukiman warga miskin yang dalam waktu tertentu hanya kecipratan bantuan langsung tunai.

Sebenarnya, itulah musuh utama bangsa kita. Biang keladinya adalah hadirnya pemimpin-pemimpin di segala level kekuasaan yang lebih menghamba kepentingan asing ketimbang kepentingan bangsanya. Bagi pejabat yang berasal dari Parpol kenapa kongkalingkong dengan asing? Sebab, sesungguhnya mereka lebih berkepentingan membesarkan kantong pribadi dan parpolnya ketimbang mensejahterakan rakyatnya. Maka Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq pun mengutip Rp 5000 per kilogram daging impor yang masuk ke Indonesia. Selain sektor sumber daya alam, memang sektor pangan yang tidak berdaulat juga menjadi persoalan besar bangsa ini.

Bahkan, jejak kepentingan asing di sektor pangan terlihat jelas sejak hulu ke hilir. Di sektor hulu, sebut saja kelapa sawit (Walhi, 2011) sudah 50% dikuasai asing. Petani di Jawa rata-rata hanya menguasai 0,25 ha lahan. Sedangkan UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No .18 Tahun 2010 tentang Sistem Budidaya Tanaman, ternyata hanya karpet merah bagi perusahaan besar (biasanya asing) untuk mengambil alih sektor pertanian. Belum lagi di sektor bibit yang dikuasai oleh segelintir perusahaan multi-nasional seperti Mossanto. Sudah itu, impor pangan juga terhitung gila-gilaan, dan muaranya ternyata fee yang dibagi-bagi di antara pimpinan partai politik dan pejabat yang berwenang.

Oleh karenanya, meskipun Parpol memegang kendali penting dalam proses sejak rekruitmen calon-calon pejabat publik, kendati pun kader parpol yang di DPR memiliki kewenangan legislasi, anggaran dan pengawasan, serta kader parpol di pemerintahan bertugas mengeksekusi kebijakan yang payung hukumnya sudah dibuat DPR, dengan maraknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader-kader parpol, sudah pasti parpol sulit diharapkan menjadi lokomotif perubahan. Apalagi Undang-undang yang dibuatnya, sebagian besar terindikasi disusupi oleh kepentingan asing.

Bila Parpol sulit diharapkan, bagaimana dengan peran media massa? Setali tiga uang. Pasalnya, struktur kepemilikan media massa –sebut saja televisi, di antara 10 stasiun televisi nasional hanya dimiliki oleh empat Orang. Harry Tanu Soedibyo sendiri memiliki 3 stasiun televisi, Chairul Tandjung 2 televisi, Grup Bakrie 2 stasiun televisi, SCTV dan Indosiar pemiliknya sama, dan Surya Paloh 1 televisi. Begitu juga media cetak nasional yang juga dimiliki oleh sedikit orang. Maka sulit pula mengharapkan perubahan dari media massa nasional, selain tayangan kehebohan yang tidak membawa manfaat apa-apa bagi perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa ini ke depan.

Birokrasi pemerintahan pun cenderung partisan, membela siapa pun bosnya yang kebanyakan berlatar-belakang parpol, dan kalau pun tidak parpol pasti orang dekat Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, atau Menteri. Hal itu terlihat jelas, setiap pengungkapan kasus korupsi, sebelum bos besarnya kena, lebih dulu para birokrat ini yang kena ciduk KPK. Sedangkan birokrat yang bersih jumlahnya kecil dan biasanya pula tidak menduduki posisi jabatan penting.

TNI sendiri, sejauh ini bersikap netral, kendati kerusuhan sosial hampir setiap hari ditayangkan stasiun televisi. Ini berbeda dengan karakter TNI di era Orde Baru. Kendati dicitrakan sebagai anjing penjaganya kekuasaan Soeharto, tidak selamanya TNI bersikap loyal habis-habisan kepada Soeharto. Terpentalnya Benny Moerdani, atau sebelumnya perwira-perwira TNI-AD yang bergabung dalam Forum Study Angkatan Darat, menunjukkan bahwa TNI masih bisa bersikap kritis terhadap Soeharto. Singkatnya, perwira TNI yang ada sekarang ini sulit pula diharapkan menjadi kekuatan perubahan.

Toh begitu, bukan berarti kondisi kepemimpinan yang ada sekarang ini, kepemimpinan yang terang benderang menjadi pembela terdepan kepentingan asing, bisa tidur nyenyak tanpa perlawanan. Paling tidak, sejumlah tokoh dari lintas agama, di antaranya yang aktif Dien Syamsuddin, Syafii Maarif, Salahuddin Wahid dari kelompok Islam, ditopang para pastur, pendeta, pedanda dan biksu, pernah membuat gerakan anti-kebohongan yang langsung menghujam kredibilitas personal SBY. Muncul pula olok-olok spanduk Negara ‘Auto Pilot’ yang menihilkan kerja-kerja pemerintah, dan masih banyak lagi.

Kendati gerakan kaum agamawan itu tidak menggulingkan kekuasaan, karena memang bukan itu tujuannya, setidaknya gerakan itu menginspirasi gerakan-gerakan lainnya, baik yang bersifat politik nasional maupun sektoral. Api perlawanan terhadap penguasa yang antek asing dan terbukti korup di segala levelnya, terus berkobar di dada kebanyakan anak muda. Meskipun memang perlu diakui, gerakan-gerakan itu masih bersifat sporadik dan sulit disatukan dalam satu kepemimpinan yang disiplin dan terorganisir. Satu komando satu perlawanan, baru terhenti sekadar menjadi slogan aksi jalanan yang paling banyak melibatkan 10 ribu orang dalam aksi yang tidak berkelanjutan.

Kelompok Partai Rakyat Demokratis (PRD) dengan didukung sejumlah elemen kritis di Jakarta pernah melakukan aksi pendudukan pintu depan gedung DPR. Tapi aksi advokasi petani korban penyerobotan lahan di Jambi dan Riau itu hanya bertahan tidak sampai satu bulan. Karena memang, gerakan perlawanan yang mereka ikhtiarkan belum mendapat simpati publik dalam bentuk nyata, sehingga stamina gerakan kendor dan menunggu lagi adanya peristiwa yang membangkitkan lagi gairah perlawanannya. Tujuan dari gerakan itu, tentu saja diciptakannya momentum yang memungkinkan gerakan mendapat dukungan publik yang lebih nyata dan besar.

Toh demikian, upaya-upaya seperti yang dilakukan kawan-kawan PRD dan kelompok-kelompok kritis yang masih berdiri di luar pagar kekuasaan itu tetap perlu didukung. Tidak pula semua ikhtiar yang dilakukan kawan-kawan gerakan yang saya sebut “non-parlementer’ itu gagal total. Dengan adanya gerakan itu, setidaknya pemberlakuan harga BBM sesuai harga pasar yang mestinya berlaku sejak 2010 lalu, hingga kini tidak diberlakukan. Rakyat tetap menikmati harga BBM yang murah itu. Selain itu, dimenangkannya Opsi C dalam kasus Century juga tidak terlepas dari hingar-bingarnya gerakan ekstra parlementer. Tanpa adanya tekanan masyarakat yang kuat, niscaya bukan tidak mungkin parpol-parpol yang semula kritis cepat balik badan.

Penting pula dikedepankan di sini, tentang ampuhnya peran social media (media sosial), seperti twitter, facebook, BlackBerry (BB), dan jaringan-jaringan website interaktif. Kemenangan Jokowi–Ahok yang pada survey awal hanya 17% dan mampu meraih 42% sehingga maju ke putaran kedua, tidak terlepas dari pengaruh media sosial. Begitu juga dengan kasus Prita, kasus nenek yang mencuri semangka, dan terakhir kali kasus ibu-ibu korban kecelakaan yang dijadikan polisi sebagai tersangka, berangkat dari berita lokal yang disebarluaskan oleh jaringan sosial media, kasus itu menjadi perhatian publik secara luas. Sehingga kasus-kasus itu dimenangkan oleh Prita, sang nenek pun meskipun divonis bersalah namun tidak dipenjarakan, dan status tersangka ibu-ibu si korban kecelakaan dicabut oleh polisi.

Media sosial pula yang menghancurkan politik pencitraan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, sehingga publik merasa dibohongi oleh jargon-jargon kedua partai itu. Media sosial juga yang membuat kepercayaan publik terhadap parpol, DPR dan pemerintah runtuh. Artinya, di tengah gulitanya situasi akibat pemimpin yang bertekuk lutut kepada kepentingan asing, masih ada setingkap cahaya terang yang dihadirkan kaum agamawan, kelompok-kelompok perlawanan, dan munculnya social media yang ibarat berkah dari Tuhan, mampu menelanjangi kebohongan penguasa.

Di situ pula tergambar, bahwa perubahan tidak bisa dilakukan melalui politik formal, atau Pemilu 2014 yang tinggal tersisa 14 bulan lagi. Perubahan tidak bisa dilakukan melalui bilik pemilu yang kemungkinan besar menghasilkan pemimpin yang sebelas-dua belas dengan kepemimpinan sekarang ini. Perubahan hanya bisa dilakukan melalui gerakan ekstra-parlementer, baik melalui aksi-aksi jalanan dari ‘ksatria-ksatria’ perubahan yang tersisa, kaum agamawan, akademisi dan desakan masyarakat luas yang digaungkan melalui jaringan media sosial.

Media sosial bukan kunang-kunang, melainkan berkah Allah SWT yang diturunkan dari langit untuk membasmi kepongahan Kapitalisme Global yang sudah mentahbiskan diri sebagai pemenang tunggal peradaban. Kun fayakun, kalau Allah sudah berkehendak, siapa pun tak bisa menghalanginya. Oleh karenanya kita tunggu saja revolutions by social media, apapun bentuk dan aktualisasinya. 

Tulisan: Marlin Dinamikanto (merdekainfo.com)