Pemimpin Tak Berkarakter, Rakyat Minder

Krisis kepemimpinan dan ketiadaan figur calon pemimpin berkarakter ternyata bukan saja menjadi kegelisahan kalangan aktivis atau pemerhati bangsa. Masyarakat secara umum juga merasakan kegelisahan yang sama. Bahkan, lebih jauh mereka menilai saat ini tidak ada lagi sosok pemimpin berkarakter yang mampu mengatasi persoalan bangsa. Akhirnya, rakyat yang merasa tak punya pemimpin berkarakter, sekarang menjadi minder.

Pada pengujung tahun 2012 lalu, Litbang Kompas melakukan jajak pendapat terhadap 686 responden di 12 kota besar Indonesia. Temanya tentang ketiadaan sosok pemimpin yang dianggap mampu mengatasi persoalan bangsa. Hasilnya, dari 10 responden, 6 di antaranya tidak bisa menyebutkan nama tokoh pemimpin masa kini yang dinilai mampu menyelesaikan persoalan bangsa. Secara khusus, bahkan sepertiga bagian dari responden menyatakan, tidak ada satu pun sosok yang bisa memimpin bangsa dalam melewati berbagai hambatan saat ini maupun di masa datang.

Tidak adanya sosok pemimpin yang berkarakter, menurut sebagian besar responden, ditunjukkan dengan sejumlah indikator, seperti rendahnya kinerja pemimpin dalam mengelola konflik ataupun menuntaskan sejumlah persoalan.

Korupsi di kalangan pejabat negara misalnya, dikeluhkan oleh 83,2 persen responden. Praktik penyalahgunaan kekuasaan itu terus terjadi secara masif, meskipun pada saat yang sama Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan upaya pemberantasan.

Sejumlah persoalan lain, dinilai responden belum juga diselesaikan secara tuntas, misalnya berbagai tindak kekerasan yang dialami kelompok minoritas agama, konflik tanah antara perusahaan besar dan petani kecil, atau kekerasan terhadap buruh migran di luar negeri, dan lain sebagainya. Rata-rata responden tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan para elite pemimpin, baik pemimpin formal maupun non formal seperti pemimpin adat dan agama.

Sudah sedemikian parahkah pesimisme bangsa kita, sehingga menganggap kehadiran sosok pemimpin berkarakter hanyalah mimpi? Sudah hilang harapankah rakyat negeri ini? Sehingga mereka merasa harus siap bahwa siapa pun yang akan memimpin bangsa ini, mereka tetap akan sendiri. Rakyat tetap akan menghadapi persoalan hidupnya sendiri-sendiri. Bahkan, dalam bahasa yang amat pesimis, mereka mengatakan, ada atau tidak pemimpin, mereka tetap harus tegar menghadapi masalah hidup masing-masing. Pergantian pemimpin yang terjadi selama ini, bagi rakyat ternyata hanyalah drama yang melahirkan tragedi demi tragedi.

Pemimpin Berkarakter

Ketiadaan pemimpin berkarakter, membuat rakyat saat ini tidak merasakan pengaruh dari keberadaan seorang pemimpin. Sementara rakyat meyakini bahwa karakter seorang pemimpin akan memberikan pengaruh terhadap perjalanan suatu bangsa.

Di masa lalu misalnya, sosok Soekarno benar-benar menjadi inspirasi bagi upaya membangun negara dan bangsa yang merdeka dan mandiri. Soekarno adalah simbol pemimpin yang memiliki karakter kuat dan mampu melahirkan gagasan besar, terutama nasionalisme. Sehingga di masa kepemimpinannya, gagasan ekonomi berdikari berkumandang kuat. Soekarno berani menyatakan “tidak” kepada Amerika Serikat.

Dalam diri Soeharto, terlepas segala kekurangannya, banyak orang masih menilai, setidak-tidaknya dia masih memiliki karakter yang tegas meski otoriter. Dengan karakter itulah, Orde Baru berhasil menjalankan program pembangunan, kendati salah satunya dengan cara membungkam opini kelompok yang berseberangan. Di bawah kepemimpinan Soeharto-lah, berbagai perbedaan pendapat ataupun konflik terbuka mampu diselesaikan, meski dengan cara-cara militer, penggunaan kekerasan, dan tanpa kompromi. Di bawah rezim otoriter itu ideologi pembangunan dilaksanakan oleh mesin birokrasi yang berwatak sentralistis, bekerja sama dengan modal asing dan para kapitalis klien. Jangan lupa, pada satu sisi Soeharto dianggap berhasil.

Pascareformasi, mungkin Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terbilang pemimpin punya karakter, meski berbeda dibanding pemimpin sebelumnya. Gus Dur mampu mendekonstruksi wacana kekuasaan yang sebelumnya sakral menjadi lebih lunak dan terbuka. Politik keberagaman menjadi watak dari kepemimpinannya.

Gus Dur mampu merekatkan mozaik etnisitas dan agama, meski akhirnya terpaksa harus mengakhiri kepemimpinan di tengah jalan. Diakui atau tidak, kini banyak kalangan yang justru merindukan kehadirannya, terutama ketika berbagai praktik diskriminasi terus terjadi saat ini. Praktis, setelah Gus Dur, bangsa Indonesia belum lagi menemukan sosok pemimpin berkarakter.

Menurut hampir seluruh responden jajak pendapat Kompas, pemimpin yang berkarakter adalah harus mempunyai ketegasan dalam menegakkan hukum. Sementara, apa yang terjadi belakangan ini adalah tragedi-tragedi menyayat hati tentang ketidakadilan. Sebuah tontonan kekalahan kaum lemah atas kaum penguasa. Hukum dan keadilan hanyalah mainan kalangan pemilik modal dan kekuasaan. Sebab itu, dalam jajak pendapat tersebut, ketika responden ditanya tentang sosok pemimpin yang memiliki karakter, proporsi terbesar responden tidak bisa menyebutkan sebuah nama pun sosok pemimpin saat ini.

Sungguh ironi,  ditengah jargon yang sering dikumandangkan para pemimpin negeri ini bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Namun, praktik pelanggaran hukum dan diskriminasi di hadapan hukum terus saja berlangsung dan menjadi antitesis dari ungkapan itu.

Karakter pemimpin yang lain menurut para respunden jajak pendapat, yang langka saat ini pada diri pemimpin Indonesia, adalah sifat tuntas dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Kita saksikan, betapa seorang Presiden kita adalah seorang peragu, yang bersifat amat hati-hati (untuk tidak mengatakan lamban) dan penuh perhitungan dalam menyelesaikan masalah bangsa.

Di tengah sebagian besar masyarakat kita berharap bahwa pemimpin harus memiliki ketegasan dalam penegakkan hukum, pemimpin kita, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan barangkali banyak para pemimpin lain di negeri ini, juga para calon pemimpin yang akan datang justru tidak memiliki sifat atau karakter seperti itu.

Tak perlu disangkal. Sebab faktanya pemerintahan saat ini berulang-ulang memperlihatkan drama penegakan hukum yang karut-marut.

Institusi Calon Pemimpin

Siapa yang patut bertanggung jawab atas situasi krisis kepemimpinan seperti yang terjadi saat ini?

Yang harus menjadi sorotan paling pertama sebenarnya adalah institusi formal calon pemimpin, tak lain adalah partai politik. Sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini belakangan terus merosot. Menjamurnya praktik korupsi dan politik uang di kalangan elite parpol membuat sebagian besar masyarakat tidak lagi menaruh percaya kepada lembaga ini.

Publik lebih percaya kepada lembaga pendidikan seperti kampus untuk melahirkan calon pemimpin masa depan. Dalam jajak pendapat Kompas misalnya, kepercayaan responden terhadap institusi pendidikan dalam mencetak kader pemimpin berkarakter sebesar 71,6 persen. Proporsi responden yang juga cukup besar, yakni lebih dari separuh bagian, menyebutkan institusi militer dan birokrasi mampu mencetak para pemimpin. Sementara lembaga seperti partai politik, institusi bisnis, dan ormas tidak banyak dipercaya lagi akan bisa melahirkan pemimpin.

Ini tentu kondisi yang ironis di mana parpol seharusnya menjadi wadah bagi lahirnya calon pemimpin, mengingat dalam sistem demokrasi kita, parpol-lah yang dapat mencalonkan pemimpin, baik presiden atau wakil presiden.

Masalah lain, akademisi yang kerap dinilai punya integritas tinggi karena mendasarkan langkahnya pada kepentingan obyektif, pada kenyataannya tidak demikian. Sejumlah pemimpin yang berasal dari institusi pendidikan juga tidak bisa terlepas dari kepentingan politik baik pribadi maupun kelompoknya. Ketika dia masuk ke dalam sistem pemerintahan maupun lembaga negara, kedua kepentingan itu justru yang lebih menonjol dan segera menggerus integritas yang dimilikinya. Jika demikian, masih adakah harapan bagi lahirnya sosok pemimpin berkarakter di masa depan?

Mantan anggota DPR dan aktivis 77/78, M. Hatta Taliwang meyakini jika bangsa ini masih melakukan proses pemilihan pemimpin dengan cara yang ada seperti sekarang, maka tidak akan lahir pemimpin yang diharapkan mansyarakat. “Kita tahu, semua pemimpin dan calon pemimpin yang ada sekarang di partai-partai politik adalah produk kapitalisme, semua hasil transaksi,” tegasnya. Bahkan menurutnya, jika Pemilu 2014 masih diadakan, dia yakin tidak akan lahir pemimpin bangsa yang mempunyai karakter.

Menurut Hatta, sesungguhnya yang diperlukan bangsa Indonesia sudah jelas, yaitu revolusi. Tapi entah mengapa, meski masyarakat sepertinya sudah jenuh dengan kondisi ini, revolusi tak terjadi juga. Tapi, Hatta yakin bahwa secara diam-diam, pada tingkat-tingkat tertentu revolusi telah terjadi.

“Kita harus yakin bahwa revolusi telah bergulir. Kita lihat, pemerintahan yang ada sekarang ini sebenarnya hanya eksis secara konstitusional saja, di tingkat grassroot kepercayaan terhadap pemerintah sebenarnya sudah tidak ada lagi,” pungkas Hatta.

Hasil jajak pendapat Kompas September 2012 terhadap 686 responden di 12 kota besar Indonesia mengenai pemimpin.

 

Tulisan: Imam Tamaim (merdekainfo.com)

Oligarki Hambat Kaderisasi Pemimpin

Harapan terhadap Jokowi mengenai Kepemimpinan dan Demokrasi:

Pemusatan kekuasaan pada orang, keluarga, atau kelompok kecil tertentu (oligarki) dapat menghambat atau bahkan menyumbat sama sekali potensi lahirnya pemimpin alternatif. Dan inilah yang tengah terjadi di Indonesia, sebuah negara besar yang dihuni lebih dari 200 juta kepala manusia.

Benar apa yang dikatakan sosiolog UI, Tamrin Amal Tomagola pada diskusi soal krisis kepemimpinan di Jakarta, medio Desember lalu, bahwa bangsa kita saat ini tengah mengalami krisis kepemimpinan. Dan salah satu penyebabnya adalah oligarki kekuasaan.

Menurut Tamrin, adanya sentralisasi kekuasaan di tangan segelintir orang atau dalam politik disebut oligarki, dan dalam oligarki kita sudah mengerucut pada oligarki keluarga, berakibat pada tersumbatnya proses rekrutmen kader-kader pemimpin.

Bangsa ini pada akhirnya kehabisan stok pemimpin. Dalam arti, bukan tidak ada yang mau menjadi pemimpin. Justru yang mau menjadi calon presiden di negeri ini banyak sekali. Tetapi kita amat sulit mencari figur pemimpin yang benar dan berkarakter. Coba sebutkan 10 nama saja calon pemimpin yang berkarakter di negeri ini, apakah ada?

Oligarki kekuasaan di Indonesia yang sedianya musnah atau setidak-tidaknya dapat diminimalisasi bersamaan dengan runtuhnya rezim Orde Baru, justru semakin menjamur. Tidak saja terlihat di panggung politik tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal.

Di tingkat nasional oligarki kekuasaan diperlihatkan oleh para petinggi partai politik dengan mengangkat pengurus Parpol dari kalangan lingkaran keluarga, teman, atau kolega bisnisnya.

Aburizal Bakrie misalnya, sebagai Ketua Umum Partai Golkar banyak mengangkat jajaran pengurusnya dari kalangan pengusaha Kadin. Sebagaimana diketahui, Ical merupakan mantan ketua Kadin yang moncer di panggung politik.

Sementara itu, di partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina juga menempatkan sejumlah nama dari kalangan keluarga untuk duduk di kepengurusan partai tersebut. Bahkan, salah satu putranya Edhie Baskoro Yudhoyono menjadi Sekjen di partai berlambang mercy itu. Di partai lain, seperti PDI-P, PKB, PAN, dan sebagainya tentu praktik oligarki politik ini juga dilakukan.

Di sejumlah daerah praktik oligarki ini justru sangat kentara. Misalnya di Provinsi Banten, dikenal dengan Dinasti H. TB. Chasan Sochib, seorang jawara Banten. Gubernur Banten Ratu Atut  Chosiyah adalah anak dari Hasan Sochib, sementara saudara-saudara dan ipar Atut yang lain menjabat Walikota Serang, Wakil Bupati Serang, dan Walikota Tangerang Selatan. Bahkan istri Chasan Sochib, yang tak lain ibu tiri Sang Gubernur yang bernama Heryani menjadi Wakil Bupati Pandeglang. Selain di eksekutif para menantu dan cucu Chasan Sochib juga berkiprah di DPR-RI, DPD, dan DPRD Banten.

Di Kota Cilegon juga berlaku sistem dinasti, Walikota sekarang, Tubagus Imam Ariyadi merupakan anak dari walikota sebelumnya, Tubagus Aat Syafaat. Di Kabupaten Indramayu juga tidak jauh berbeda, di mana jabatan bupati saat ini dipegang oleh Ana Sophana, yang tak lain istri dari bupati periode sebelumnya, Irianto Irsyam alias Yance.

Di Kalimantan Tengah praktik oligarki juga berlaku, di mana dikuasai oleh dinasti Narang. Gubernurnya Teras Narang, Ketua DPRD-nya Reinhard Atu Narang yang tak lain adalah saudara kandung Teras Narang. Di kursi DPRD Kalimantan Tengah juga bertebaran keluarga Narang.

Di Lampung ada dinasti Sjachruddin ZP (Gubernur Lampung), di mana Bupati Lampungnya adalah anak Sang Gubernur yang bernama Ryco Menoza, lalu Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, Handitya Narapati juga anak Sjachruddin. Di sejumlah daerah masih banyak ditemukan politik dinasti yang menutup peluang bagi lahirnya kader pemimpin dari luar lingkaran keluarga dinasti.

Dinasti Politik dalam Demokratisasi

Politik dinasti (dynasty politics) dapat diartikan sebagai praktik kekuasaan di mana anggota keluarga (sanak famili) diberi dan/atau mendapat posisi dalam struktur kekuasaan. Kekuasaan hanya terbagi kepada dan terdistribusi di kalangan kerabat, dan keluarga sedarah.  Dinasti Politik di Daerah Banten Dinasti H. TB. Chasan Sochib (Jawara Banten) Jabatan Eksekutif: Gubernur Banten: Ratu Atut Chosiyah (Anak) Walikota Serang: Tb. Hacrul Jaman (Anak) Wakil Bupati Serang: Ratu Tatu Chasanah (Anak) Wakil Bupati Pandeglang: Heryani (Istri) Walikota Tanggerang Selatan: Airin (menantu) Jabatan Legislatif: Anggota DPR RI: Hikmat Tomet (Menantu/suami Ratu Atut Chosiyah) Anggota DPD RI: Andika Hazrumy (Cucu) Anggota DPRD Provinsi Banten: Aden Abdul Khaliq (menantu/suami ratu Lilis Kadarwati) Anggota DPRD Kota Serang: Ratna Komalasari (Isri Chasan Sochib/Ibu tiri Ratu Atut) Anggota DPRD Kota Serang: (Ade Rossi Chairunnisa (Cucu menantu, istri Andika Hazrumy)  Dinasti Tubagus Aat Syafaat (Mantan Walikota Cilegon) Walikota Cilegon: Tubagus Imam Ariyadi (anak). Kalimantan Tengah Dinasti Narang Jabatan Eksekutif: Gubernur Kalimantan Tengah: Teras Narang Jabatan legislatif: Ketua DPRD Kalimantan Tengah: Reinhard Atu Narang (saudara kandung Teras Narang) Anggota DPRD: Aries Narang (anak Reinhard Atu Narang) Anggota DPRD: Pujihastuti (Bibi Aries Narang) Anggota DPR RI: Asdy Narang (Anak Reinhard Atu Narang) Lampung Dinasti Sjachroedin ZP (Gubernur Lampung) Bupati Lampung Selatan: Rycko Menoza (anak Gubernur Lampung Sjachroedin ZP) Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu: Handitya Narapati  (anak Gubernur Lampung Sjachroedin ZP) Jawa Tengah dan Jawa Barat Dinasiti  Pupung Suharis (anggota DPR 2004-2009) Jabatan eksekutif: Bupati Kendal 2000-2005 dan 2005-2007 : Hendy Boedoro (adik Pupung Suharis) Bupati kendal: Widya Kandi Susanti (istri Hendy Boedoro) Bupati Sumedang : Don Murdono (Hendy Boedoro) Jabatan legislatif: Anggota DPRD Kota Semarang 2004-2009: R. Yuwanto (adik) Anggota DPRD Jawa Tengah: Murdoko (adik) Anggota DPRD Kendal: Assep Diamonde (keponakan) Jawa Timur Dinasti Sutrisno (Mantan Bupati Kediri) Bupati Kediri: Haryanti Sutrisno (istri) Sulawesi Dinasti Yasin Limpo Jabatan Eksekutif: Gubernur Sulawesi Selatan:  Syahrul Yasin Limpo Bupati Goa (2005-2010):  Ichsan Yasin Limpo (adik Syahrul Yasin Limpo) Jabatan legislatif: Anggota DPRD Kota Makassar 2004-2009: Haris Yasin Limpo (adik Syahrul Yasin Limpo) Anggota DPRD Sulawesi Selatan: Tenri Olle (adik Syahrul Yasin Limpo), Adnan Purichta (Keponakan Syahrul Yasin Limpo) Anggota DPR RI: Indira Thita Chunda (anak Syahrul Yasin Limpo).

 

Oligarki Menyuburkan Korupsi

Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely.

Memang dalam sistem demorasi yang menggunakan pemilihan secara langsung, kepemimpinan secara turun menurun, baik ke bawah (anak, keponakan, dsb.), maupun ke samping (istri, saudara, dsb.) sah-sah saja sejauh dipilih oleh rakyat. Namun demikian tetap saja oligarki kekuasaan itu berbahaya.

Selain menghambat berjalannya kaderisasi kepemimpinan yang baik dan adil, oligarki kekuasaan juga menyuburkan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demokrasi atau sistem pemilu pada akhirnya hanya berhenti pada demokrasi prosedural yang bisa dengan mudah disusupi oleh kekuatan uang.

Praktik oligarkis pasti untuk mempertahankan uang, kekuasaan, posisi, dan status. Oligarki yang besar kemudian akan menjelma dalam bentuk gabungan dari oligarki negara, pasar, dan partai politik. Hal ini tentu akan amat membahayakan masa depan bangsa dan negara.

Oligarki dalam partai politik sudah pasti tidak akan menumbuhkan suasana yang baik dalam mencetak kader pemimpin. Partai seperti milik beberapa orang saja yang memiliki kapital dan kekuasaan besar. Efek lebih jauhnya adalah tidak terbangunnya budaya politik yang beretika. Politik hanya akan dikelola oleh para politisi yang sekadar pandai bertransaksi tanpa etika. Mereka tidak lebih hanya semacam para komprador yang sebatas mencari keuntungan materi dan kekuasaan. Mana bisa kita berharap tercetak karakter kepemimpinan dari sistem dan orang-orang model ini.

Idealnya, salah satu peran partai politik adalah mengkader pemimpin bangsa. Partai-partai politik bertanggung jawab menyediakan bagi negara para pemimpin politiknya. Partai politik seharusnya menjadi wadah pengkaderan yang mampu mengideologisasi kader-kadernya untuk dipersiapkan menjadi pemimpin.

Tapi, terlalu naif jika berharap sesuatu yang ideal dari partai politik kita dengan kondisi seperti saat ini. Sebab kenyataannya, partai politik hanya dijadikan kendaraan politik untuk berebut jabatan strategis negara. Partai politik bersikap pragmatis, hanya ingin mendulang suara saat pemilu saja, lalu memilih politikus yang mempunyai banyak uang untuk memenuhi pundi-pundi kas partainya. Jadi, jangan terlalu berharap akan lahir pemimpin berkualitas dari parpol yang masih menerapkan praktik oligarkis seperti yang ada saat ini.

Tulisan: Imam Tamaim (merdekainfo.com)