JK KEMBALI MEREBUT GOLKAR

Kita masih ingat ketika JK menjadi Wakil Presiden 2004, dan awal 2005 menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2005–2009. Sepertinya hal ini akan berulang. Manuver Ical sebagai Ketua Umum ke koalisi Prabowo–Hatta, jelas menyakiti grass root partai berlambang pohon Beringin ini. Marwah partai berlambang pohon Beringin sebagai pemilik suara hampir 15% tidak dapat dijaga oleh Ical. Seharusnya sebagai partai kedua terbesar harus maju ke pilpres, karena bendera partai harus berkibar, apapun bayarannya. Ical yang secara psikologis sudah hancur mentalnya karena sampai Pileg 2014 elektabilitasnya tidak pernah di atas 8%. Padahal dia berjanji akan all-out jika elektabilitasnya mencapai 15%. Konon keluarga dan kawan-kawan di Bakrie juga akan all-out jika mecapai angka tersebut. Tapi hasilnya jauh panggang dari api. Jadi sebagai pengusaha, Ical memilih tidak maju karena pasti gagal.

Kesalahan utama Ical adalah paradigmanya sebagai bos korporasi berpikir korporatif. Padahal organisasi politik itu tidak matematis kelayakannya. Kedua, secara struktural, Ical hanya menguasai Partai Golkar sampai dengan DPD I, sementara DPD II lebih hormat kepada Akbar Tandjung dan JK. Sehingga saat Pileg mesin partai tidak optimal. Ketiga, orang dekat (ring-1) Ical tidak mumpuni kapasitasnya, dan tercatat sebagai orang-orang baru. Keempat, pola rekrut dominan dari Hipmi, sehingga kino-kino seperti MKGR, Kosgoro, dan SOKSI, begitu juga dengan FKPPI, AMPG, dan ormas Islam Golkar, berkesan Ical sangat eksklusif dan tidak akomodatif, bahkan lebih ekstrim dianggap tidak paham budaya politik Partai Golkar. Kelima, rongrongan Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung ke kabinet Ical, karena dianggap tidak profesional dalam menjalankan roda organisasi, ikut memperkeruh situasi di internal Partai Golkar. Tercatat ada faksi JK, Akbar Tandjung, dan Ical. Anehnya di saat Pilpres, kubu Jenderal Kuningan pimpinan Luhut Panjaitan yang selama ini loyal ke Ical (dan menjadi seteru Akbar Tandjung di Dewan Pertimbangan), berbelok mendukung penuh Jokowi. Bahkan anehnya, Akbar Tandjung justru mendukung Prabowo. Ini ironisnya politik, semua bisa terjadi di era transaksional ini. Believe it or not.

Keenam, Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar membuat blunder dengan memecat 3 kader utama dan beberapa kader daerah. Mengapa blunder? Karena ketiga kader ini mempunyai basis massa yang cukup besar. Seperti Nusron Wahid, selain kader Golkar, juga Ketua Umum PB Anshor, merupakan salah satu yang mempunyai jumlah massa cukup besar di struktural NU. Dengan pemecatan ini tentunya dukungan terhadap yang bersangkutan semakin solid di internal Anshor. Agus Gumiwang Kartasasmita, adalah putra dari Ginandjar Kartasasmita, yang kita ketahui sebagai tokoh utama Pasundan. Lalu, Poempida Hidayatulloh, merupakan menantu Fahmi Idris – tokoh senior Golkar. Dengan pemecatan ketiga kader tersebut di atas, tentu sangat menguntungkan secara psikologis kubu Jokowi–JK, sekaligus menambah peluang kemenangan Jokowi–JK dalam Pilpres 2014.  

Dari enam kelemahan mendasar Ical, dapat dipastikan setelah habis “pengaruhnya” (pasca Munas), di Partai Golkar tinggal Akbar Tandjung dan JK?. Jika Akbar Tandjung dengan usia hampir 70 tahun dan peluang berkuasa terbatas, terlihat JK lebih berpeluang berkuasa, karena suatu keharusan mutlak menguasai Partai Golkar.

Jika Jokowi–JK terpilih, dapat dipastikan JK akan all-out menguasai Partai Golkar. Jika tidak, akan problem di Senayan (DPR) dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Pengamanan Senayan agenda terbesar Jokowi–JK pasca pemenangan.

Lalu siapa kandidat paling berpeluang?

Disinyalir ada Fadel Muhammad, M.S. Hidayat, dan Agung Laksono. Kalau kedekatan psikologis Fadel Muhammad (dekat dengan Ical), M.S. Hidayat (dekat dengan Akbar Tandjung), Agung Laksono lebih ke JK. Secara politis, JK akan pilih Agung Laksono yang secara karakter lebih fleksibel dan diterima oleh semua kalangan. Kita tahu Partai Golkar di bawah Soeharto selama 32 tahun berkuasa dan era reformasi selalu di pusat kekuasaan. Sangat sulit bagi Partai Golkar untuk mandiri, karena tidak percaya diri dan dicap masyarakat sebagai simbol Orde Baru. Mungkin itu juga yang menjadi alasan Ical (selain kasus Lapindo) dan kecewa dengan sikap Megawati Soekarnoputri yang tidak mau bargaining mengenai koalisi Partai Golkar ke PDIP.

Dapat disimpulkan, Partai Golkar kembali menjadi milik JK karena faktor power dan madu kekuasaan termasuk kekuatan finansial dari JK jika jadi wapres 2014–2019.

Lalu jika Jokowi–JK menang, terjadi perubahan politik yang signifikan???

Sepertinya yang menang tetap AS dan sekutunya melalui IMF (strategis) dan multinational corporations yang menguasai aset Indonesia. Kalau terjadi perubahan politik, berarti terjadi revolusi alias putus pengaruh AS via IMF dengan Stop Berutang!!!