Jokowi dan Jati Diri Bangsa

Realitas politik saat ini, karena rakyat sebagai manusia akan merasa terancam bukan saja oleh adanya pertikaian, paksaan, serangan fisik, dan anarki, melainkan juga oleh perlakukan tidak adil,  tidak jujur, dan tekanan batin akibat dari lemahnya rezim SBY-Boediono.

Sikap toleransi dan tenggang rasa yang disemaikan sejak lama, pupus begitu saja diganti dengan meruncingnya sikap saling curiga dan fanatisme sempit, serta kepentingan pragmatis, termasuk dalam pemilihan legislatif yang lalu.

Jika yang ditangani (pertama kali) adalah masalah dengan basis negara dan rasa nasionalisme, aparatur negara menjadi bersih dan berwibawa; kebobrokan akan menurun, tak mempan oleh rayuan imbalan, sehingga masalah yang urgent pun ikut teratasi. Seharusnya reformasi diharapkan seperti itu.

Sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan, tentu jati diri (bangsa) baik adanya. Namun fase kehidupan dari waktu ke waktu mengubah semuanya, dan kenyataan hari ini jati diri bangsa tidak menempatkan dirinya di posisi yang selayaknya.

Pemimpin yang ber-IQ tinggi, tetapi jika EQ dan SQ rendah atau bahkan tidak ada, maka mata hatinya tetap akan tertutup, dan sikap hidup untuk berkuasa harus dibayar dengan kehancuran moral, karena politik bersifat transaksional.

Perkara membangun watak merupakan suatu proses yang tidak ada hentinya (never ending process). Justru di saat kekuasaan dilandasi transaksi dengan pihak AS, dan dominannya asing dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Sehingga ideologi dan jati diri menjadi materialisme dan pragmatisme berdasarkan kepentingan. Terlihat dari koalisi ala PDIP tanpa syarat, baik jika pedomannya koalisi ala SBY. Tapi secara substantif, sekutu yang dibentuk hanya sekutu taktis, bukan ideologis.

Pancasila pada hakikatnya adalah moral bangsa Indonesia yang mengikat seluruh warga masyarakat, baik sebagai perorangan maupun sebagai kesatuan bangsa, seharusnya menjadi pedoman dalam membangun budaya politik di Indonesia.

Sementara itu, kebhinekaan adalah kekayaan bangsa yang perlu disyukuri, bukan untuk dipertajam perbedaannya, apalagi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Tidak heran di era Soeharto, SARA menjadi tabu untuk didiskusikan, karena persoalan diskriminasi belum selesai tuntas.

Selama puluhan tahun kita merasa tidak wajib turut membangun konsistensi nilai-nilai moral di masyarakat tentang kebhinekaan yang seharusnya. Kita seolah menutup mata bahwa dalam mengajarkan moral juga melekat fungsi teladan. Saat ini jauh panggang dari api. Semua keputusan politik berdasarkan kepentingan semata.

Upaya pembentukan watak dari diri sendiri (bottom up) bertujuan untuk menghasilkan panutan. Selanjutnya, setelah ada panutan maka keteladanan ini perlu diimplementasikan secara top down. Panutan saat ini sebagai barang mahal. Mudah-mudahan Jokowi dapat menjadi teladan dalam memimpin.

 

Seharusnya gaya kepemimpinan di Indonesia adalah demokrasi terpimpin, dimana pengendalian adalah otoritas Kepala Negara (Heavy Executive), sesuai dengan filosofi sistem presidential.

Tidak pada era SBY, karena menjaga kekuasaan sistem tumpang tindih, sehingga tidak jelas antara Parlementer dengan Presidential. Terlihat tidak tegas dan tergantung, sehingga SBY tidak “percaya diri” dalam setiap pengambilan keputusan.

Pada era SBY-JK (2004-2009) tekanan JK lebih dominan karena berani mengambil risiko, tegas, dan berani mengambil keputusan. Sesungguhnya itu juga dilakukan Jokowi dengan pembangunan MRT dan monorail di Jakarta. Pemimpin sebelumnya mulai dari era Sutiyoso, Fauzi Bowo, ditunda-tunda karena khawatir dana tidak tersedia. Jokowi ambil risiko untuk tidak popular, dan nyatanya berjalan lancar.

Kesalahan kita adalah membangun nilai bahwa kepemimpinan itu tunggal, dan bahwa kepemimpinan itu identik dengan kekayaan, bukan dalam konteks kultural dan moral. Sehingga kader kepemimpinan di Indonesia tidak melahirkan kepemimpinan berwawasan negarawan.

Seorang pemimpin yang ideal adalah yang memiliki kualifikasi dalam bidang pengetahuan, keterampilan, watak terpuji, jiwa, kerohanian, spiritualitas, tuntunan Ilahi; Sangat sulit mencarinya saat ini. Jokowi diharapkan dapat seperti itu; mampu mengatasi tekanan parpol di Senayan nantinya, termasuk dari PDIP.

Kita belum juga berhasil menemukan kepemimpinan yang besar; kepemimpinan yang menjanjikan dan mampu membuktikan janji kehidupan di masa depan yang lebih baik.

Ini tantangan besar Reformasi !!!

Jokowi menjadi harapan baru bangsa Indonesia setelah kita sangat kecewa dengan SBY-Boediono.

Ada bagian dari masyarakat yang merasakan dan mengalami bahwa keadilan hukum masih jauh dari apa yang diharapkan. Hukum bersifat transaksional melalui hukum prosedural normatif, bukan untuk rasa keadilan. Menjadi PR bagi Jokowi untuk menjadikannya Panglima dalam memerintah kelak. Pola politik yang terjadi bukan lagi pola bottom up, melainkan top down, yakni ketika seseorang berfungsi sebagai panutan bagi orang lain. Implementasi semacam ini akan lebih mempercepat perbaikan karakter bangsa ini, sebagai bangsa yang masih paternalistik.

Mudah-mudahan dengan karakter yang rendah hati, Jokowi mampu menjadi Bapak Bangsa selain menjadi Kepala Negara.

Ketika memiliki karakter yang mulia, tetapi nilai-nilai yang mulia itu tidak akan dengan sendirinya terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari seandainya kita “mengawinkannya” dengan tindakan-tindakan yang bertentangan atau tindakan yang tidak mulia. Mungkin rekayasa Indonesia akan memberi ruang toleransi pada Jokowi dalam hal ini.

Reformasi mestinya tidak hanya menyangkut reformasi struktural semata tetapi juga menyangkut reformasi kultural. Salah satu aspek kultural adalah karakter manusia. Jokowi sudah siap melakukan revolusi mental membentuk wajah dan karakter rakyat Indonesia baru. Ini kelemahan negara berkembang, karena selalu terlambat membangun kapasitas SDM.

Menjadi seorang pemimpin, pada galibnya adalah soal penyiapan diri. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang tiba-tiba bisa menjadi pemimpin. Jokowi hadir mulai dari Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, lalu saat ini menjadi Capres. Memang instant untuk karir politiknya. Apalagi jika dibandingkan Jusuf Kalla.

Ada lima sikap dasar pemimpin yang kita harapkan, kelima sikap dasar itu adalah jujur, terbuka, berani mengambil risiko dan bertanggungjawab, memenuhi komitmen, dan kemampuan berbagi (sharing). Jokowi mampu memiliki semua itu, namun untuk kapasitas dan kapabilitas perlu ditunjang kabinet ahli.