Fenomena Jokowi

Hindari debat kusir dan pencitraan, dan lebih memilih blusukan, Jokowi berhasil “rampok” hati masyarakat Jakarta. Kini, setelah berhasil menduduki kursi jabatan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menjadi fenomena. Dia dikejar media di manapun berada. Dielu-elukan kedatangannya. Siapa yang mengkritiknya, pasti menjadi bulan-bulanan di media. Rakyat telah jatuh hati terlalu dalam pada sosok Jokowi. Tapi, apakah dia pemimpin sesungguhnya yang diinginkan? Tentu masih panjang waktu untuk membuktikannya.

Jakarta yang penuh gemerlap, berhias jutaan watt lampu di malam pekat, bak laron keluar dari sarang. Jakarta yang sarat gaya hidup, kota yang identik dengan lelaki perlente, berjas, berdasi keluar-masuk perkantoran mewah. Kota yang identik dengan kaum elite, glamor, intelektual, dan seterusnya. Tiba-tiba dipimpin oleh seorang gubernur yang jauh dari identitas itu semua. Gubernur yang apa adanya, jauh dari kesan glamour dan elite, dan datang dari ‘desa’ pula.

Ini tentu fenomena yang menarik dalam dunia perpolitikan Indonesia. Kemenangan Jokowi dan pasangannya Basuki Tjahja Purnama (Ahok) tidak diprediksi sebelumnya oleh lembaga-lembaga survei yang ada. Menarik pula, karena pada pemilukada putaran kedua pasangan Jokowi-Ahok memposisikan sebagai semut melawan gajah-gajah. Semut karena didukung oleh minoritas parpol, sementara lawannya (Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli) didukung oleh koalisi parpol-parpol besar. Tapi tetap saja, karena rakyat terlanjur cinta, semut tak mampu dikalahkan.

Ini tentu menjadi fenomena menarik. Banyak pakar mengkaji, mendiskusikan dan membuat teori terkait kemenangan tokoh fenomenal ini. Kita juga bertanya apa sesungguhnya yang sedang terjadi di dunia perpolitikan kita? Sebagian besar menilai rakyat sudah jenuh dengan pemimpin bergaya birokratis, berjarak dengan rakyat, sehingga tidak mampu memenuhi aspirasi rakyat. Nah, lalu datang Jokowi dengan citra pemimpin egaliter, senang blusukan, lebih suka ketemu rakyat di pinggir kali yang kumuh ketimbang duduk manis di kantor, dan seterusnya.

Lihat saja rival Jokowi-Ahok, Fauzi Bowo adalah alumni Jerman. Calon wakilnya seorang jenderal dari partai besar (Partai Demokrat), Nachrowi Ramli. Sebagai incumbent awalnya pasangan ini diprediksi banyak pengamat dan lembaga survei bakal memenangi pertarungan. Tapi apa daya, rakyat berkehendak lain.

Pasangan yang tampak gagah berani itu ternyata keok melawan sosok laki-laki kerempeng dari dusun dan lelaki keturunan Tionghoa yang terus diguyur isu SARA oleh lawan politiknya. Pada putaran pertama, Jokowi-Ahok juga mengandaskan impian cagub pasangan Hidayat Nurwahid (ustadz dan doktor dari Universitas Islam di Madinah) dan Didik J Rachbini, seorang ekonom yang juga profesor bidang ekonomi. Demikian pula dengan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin yang diusung Partai Golkar.

Pemilukada DKI Jakarta 2012 bisa jadi merupakan yang paling fenomenal dibanding pemilukada yang pernah ada di seantero Indonesia selama ini. Bayangkan saja, Jokowi (PDI-P) yang berpasangan dengan Ahok (Partai Gerindra) harus menghadapi lawan yang didukung partai-partai besar. Walaupun sudah ‘dikepung’ sejumlah partai, tetapi dukungan warga tetaplah menjadi penentu dalam pemilihan langsung tersebut.

Tabel Hasil Perhitungan Suara Pemilukada DKI Jakarta 2012

Putaran I

No	Pasangan Calon Gubernur	Partai Pengusung	Perolehan Suara	%
1	DR. Ing. H. Fauzi Bowo - Mayjen (Purn) H. Nachrowi Ramli, SE.	Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Hati Nurani Rakyat Partai Kebangkitan Bangsa Partai Bulan Bintang Partai Matahari Bangsa Partai Kebangkitan Nasional	1.476.648	34,05
2	Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Hendardji Soepandji, SH. – Ir. H. A. Riza Patria, MBA	Perseorangan Jumlah dukungan 419.416 jiwa	85.990	1,98
3	Ir. H. Joko Widodo – Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya	1.847.157	42,60
4	DR. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA – Prof. DR. Didik Junaedi Rachbini	Partai Keadilan Sejahtera	508.113	11,72
5	Faisal Batubara – Biem Triani Benjamin	Perseorangan Jumlah dukungan  487.150 jiwa	215.935	4,98
6	PIr. H. Alex Nurdin, SH – Letjen Marinir (Purn) H. Nono Sampono	Partai Golongan Karya Partai Persatuan Pembangunan Partai Damai Sejahtera Partai Patriot Partai Karya Peduli Bangsa Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Partai Republika Nusantara Partai Perjuangan Indonesia Baru Partai Persatuan Daerah Partai Indonesia Sejahtera Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Partai Buruh Partai Pemuda Indonesia Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Partai Penegak Demokrasi Indonesia Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Partai Merdeka Partai Sarekat Islam	202.643	4,67
Jumlah Suara Sah			4.336.486
Jumlah Suara Tidak Sah			93.047
Total Suara			4.429.533

Putaran II

No	Pasangan Calon Gubernur	Partai Pengusung	Perolehan Suara	%
1	DR. Ing. H. Fauzi Bowo – Mayjen (Purn) H. Nachrowi Ramli, SE.	Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Hati Nurani Rakyat Partai Kebangkitan Bangsa Partai Bulan Bintang Partai Matahari Bangsa Partai Kebangkitan Nasional	2.120.815	46,18
2	Ir. H. Joko Widodo – Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya	2.472.130	53,82
Jumlah Suara Sah			4.592.945
Jumlah Suara Tidak Sah			74.996
Total Suara			4.667.941

Sumber: KPU

Dalam fenomena kemenangan Jokowi dapat dilihat secara telanjang, betapa partai politik tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menentukan calon yang diusungnya. Banyaknya dukungan parpol tidak berbanding lurus dengan dukungan dari rakyat. Hal lain yang seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi parpol, bahwa rakyat sudah tidak lagi percaya pada lembaga politik formal ini. Sehingga, orang bisa saja memilih Partai A tetapi calon gubernurnya B. 

Hal lain yang juga perlu menjadi pelajaran, bahwa elitisme pejabat serta gaya birokrtais seorang pejabat ternyata tidak lagi disukai oleh rakyat. Rakyat suka pemimpin yang egaliter, dekat dengan mereka, mau mendengarkan keluh-kesah mereka, mau blusukan, dan yang terlebih penting adalah mau melakukan kerja nyata, tidak sekadar wacana. Fenomena Jokowi tentu menjadi pelajaran berharga bagi para calon pemimpin lain, termasuk calon presiden Indonesia pada Pemilu 2014 mendatang. 

Pada awalnya, para lawan politik Jokowi-Ahok pun mengira “jargon-jargon” politik yang diusung partai pendukung masih laku dijual. Kenyataannya tidak. Bahkan isu SARA yang sengaja dihembuskan pun, tidak mampu menahan langkah pasangan berbaju kotak-kotak itu. 

Menjadi pertanyaan pula, kenapa kesalehan dan keilmuan calon gubernur dan calon wakil gubernur juga tidak mampu mempengaruhi pilihan warga Jakarta? Hidayat Nur Wahid misalnya, yang didukung oleh partai yang memiliki jargon bersih juga tidak mampu menarik hati warga Jakarta. Fauzi Bowo yang juga Ketua NU DKI Jakarta juga tidak mampu menarik hati lebih banyak lagi warga Jakarta. 

Mungkin inilah yang disebut krisis kepemimpinan. Di mana masalah integritas, kapabiltas dan moralitas kian menjadi barang langka. Ada calon bersih, namun berasal dari partai yang korup dan bermasalah, sehingga calon pun ikut tercemar. Warga Jakarta bisa jadi jenuh dan putus asa atas gaya kepemimpinan yang ada selama ini. Lalu datanglah Jokowi yang orang pun tahu bagaimana dia memimpin kota kecil di kampung halamannya, Solo. 

Kemenangan Jokowi-Ahok, meskipun bukan pertanda ditemukannya sosok pemimpin ideal, namun setidaknya telah menegaskan kegagalan pemimpin pendahulunya. Kemenangan Jokowi bisa dibaca sebagai wujud protes dan ‘hukuman’ bagi pemimpin yang dinilai tidak bisa membawa Jakarta ke arah perubahan yang lebih baik. 

Lebih-lebih, di Jakarta warga merasa jarang menemukan sosok pemimpin yang mewakili kepentingan publik. Dalam hal ini, Jokowi-Ahok mengambil peluang itu dengan caranya sendiri. Mereka, berdua melakukan gerakan turun ke bawah, melihat keseharian realitas sosial warga yang sesungguhnya. 

Semangat dan tekad keduanya untuk menjadi pelayan warga dibuktikan dengan “blusukan” ke kantong-kantong pemukiman kaum marjinal. Perlu diingat, hal ini sejak awal hingga pencalonan dirinya yang kedua kalinya tidak pernah dilakukan secara serius oleh Fauzi Bowo, baik oleh wakilnya yang terdahulu maupun sekarang. Sementara, Jokowi-Ahok berani menyempatkan diri mengunjungi kampung-kampung dengan menumpang angkot, Metromini atau Kopaja. 

Sukses Jokowi dalam Pemilukada DKI dengan cara-cara yang tidak biasa ini pasti akan menjadi tren di pemilukada-pemilukada lainnya, bahkan pada pemilu presiden nanti. Tim sukses para calon kontestan akan menggunakan cara-cara yang dilakukan Jokowi. Tapi apakah akan berhasil? Tentu akan sangat tergantung. Sebab publik saat ini sudah cerdas menilai mana sosok yang benar-benar ingin dekat dengan rakyat, dan mana yang pura-pura belaka.

Lalu, apakah Jokowi adalah pemimpin yang diinginkan? Sebagaimana telah dijelaskan, jawabannya masih membutuhkan waktu yang relatif panjang. Jika dia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini terjadi di Ibu Kota, Jokowi bisa dikata berhasil dan bisa menjadi rule model bagi pemimpin masa depan. Tapi, lagi-lagi ini perlu dibuktikan.

Lalu apakah dalam hal ini, parpol khususnya PDI-P berarti telah berhasil melahirkan kader pemimpin yang berkarakter? Tentu ini perlu dibuktikan juga. Sebab, walau bagaimanapun kehadiran Jokowi pada kontestasi politik memperebutkan jabatan Gubernur DKI Jakarta harus diakui sebagai semacam eksperimen. Parpol terlihat tidak benar-benar secara sengaja mempersiapkan Jokowi untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Logikanya, jika memang kader parpol itu bebar-benar dipersiapkan, seharusnya yang muncul adalah kader dari Jakarta, bukan Solo. Selain itu, keberhasilan Jokowi juga masih harus diuji. 

Tetapi bagaimanapun juga, Jokowi telah memberi pelajaran kepada partai-partai politik sebagai lembaga formal yang seharusnya mampu mencetak kader pemimpin. Bahwa rakyat punya kehendak sendiri yang seringkali tidak sejalan dengan keinginan elite parpol. Oleh karena itu, tidak cukup bagi parpol untuk mengusung para kadernya sebagai calon pemimpin negeri, dengan hanya bersandarkan pada popularitas, elektabilitas, apalagi banyaknya modal (uang). Rakyat butuh disentuh hati nuraninya, butuh didengarkan keluhannya, butuh dimengerti keinginannya. 

Parpol sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat (pemilih) seharusnya mempunyai sensitifitas dalam menerjemahkan keinginan-keinginan rakyat itu. Rakyat pasti ingin bangsa ini berubah, lebih maju, berdaulat, bebas dari cengkeraman bangsa asing, dan seterusnya. Sehingga parpol yang ada saat ini seharusnya bisa menjaring calon pemimpin dengan kakateristik yang mendukung keinginan rakyat tersebut. Jika tidak, maka rakyat akan menentukan jalannya sendiri. Maka jangan heran jika calon pemimpin yang ditawarkannya akan ditolak mentah-mentah oleh rakyat dengan cara tidak memilihnya.

Tulisan: Iskandar Bakri (merdekainfo.com)