Harapan terhadap Jokowi-JK mengenai Pembangunan Ekonomi

BERDIKARI DAN KEMANDIRIAN NASIONAL

A.   3 Pilar Bung Karno (Tri Sakti):

•  Mandiri secara ekonomi

•  Berdaulat secara politik

•  Berkepribadian secara kebudayaan

     Adalah nafas dari program pembangunan pemerintahan JW.

B.  Dominasi Asing: Sumber Daya Alam (85%), Bank (71%), Hutan (65%) - dengan solusi Beli Kembali Indonesia: “Kembalikan Indonesia Padaku” (renegosiasi utang dan restrukturisasi kepemilikan). Secara bertahap harus direbut kembali. Deposit migas dan tambang akan mendatangkan uang, bukan harus digadaikan kepada asing.

C.   Pasal 33 UUD 1945:

1)  Penguasaan negara terhadap sektor-sektor vital (bumi, air, dan kekayaan alam).

2)  Tujuannya, kesejahteraan seluas-luasnya untuk rakyat Indonesia.

Adalah roh dari tujuan ekonomi pemerintahan JW.

D. Tinjau ulang perjanjian BIT (Bilateral Investment Treaties), WTO (Perdagangan Bebas), dan CEFA, bentuk perjanjian yang hanya menguntungkan negara besar. Negara harus melindungi sektor-sektor yang tidak dapat bersaing dengan negara besar, agar tidak tergilas dan menimbulkan pengangguran besar-besaran.

E.   Mulai dari kemandirian APBN dari utang, optimalisasi pendapatan dari migas dan mineral untuk membiayai pertanian dan kelautan untuk kedaulatan pangan, adalah platform pembangunan ekonomi pemerintahan JW.

MODEL EKONOMI

• Batasi dominasi asing dan beli ulang (restrukturisasi kepemilikan/divestasi saham).
• Bebaskan dari utang (APBN Tanpa Utang) karena pendapatan pajak dan PNBP mampu mewujudkan kedaulatan ekonomi.
• Restrukturisasi Sistem Moneter yang sudah diatur mengadaptasi ekonomi liberal, yang sangat pro pasar tidak pro rakyat.
• Indonesian Incorporated mengatur strategi perdagangan dan orientasi ekonomi agar terjadi akselerasi ekonomi mikro.
• Layanan Publik adalah peran negara jangan dikembalikan ke pasar.
• Industri Nasional, yaitu pangan, kelautan, migas, dan energi, serta beberapa sektor lainnya harus diproteksi dan menjadi prioritas penyehatan ekonomi dan kedaulatan ekonomi Indonesia.
• Penerimaan Negara : Pajak dan Cukai Sokoguru APBN
• Pangan (Pertanian dan Kelautan) Sokoguru Ekonomi Indonesia di masa depan (2025).
• Demokrasi Ekonomi berdasarkan Keadilan Sosial bukan dari kekuatan uang.
• Kemakmuran Rakyat berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 adalah tujuan utama pembangunan (pemetaan) dengan penguatan peran negara di segala sektor publik.
• Investasi besar-besaran untuk pendidikan (SDM), kesehatan, gizi, air bersih, pangan, dan kebutuhan dasar lainnya agar kemajuan ekonomi bisa di adaptasi oleh kapasitas SDM.
• Bangun komunikasi politik dengan negara-negara BRICS secara geo-ekonomi. Indonesia membutuhkan negara Cina, Rusia, India, dan Brasil untuk mengimbangi dominasi Amerika Serikat dan sekutunya.
• Untuk perimbangan dengan negara Eropa, Perancis dan Jerman layak dijadikan sekutu strategis selain negara-negara BRICS agar tidak selalu didikte IMF, ADB, dan World Bank mengenai kebijakan ekonomi Indonesia.
• Indonesia harus bebas dari rezim Ideologi Pasar Bebas, karena belum siap dalam segala sektor, kebijakannya harus dibatasi karena kebijakan WTO tersebut hanya akan menguntungkan negara-negara kuat.
• Dengan APBN Tanpa Utang, Indonesia lepas dari jebakan utang yang mengikat dengan segala konsekuensi. Kemandirian nasional adalah tujuan utama pemerintahan Indonesia Baru.