Rekonsiliasi Nasional - Sunatullah Sifatnya

Untuk menemukan kembali jati diri pribadi dan jati diri bangsa, kita harus selalu ingat pada tiga komponen utama yang mewarnai jati diri, yaitu sistem nilai (value system), sikap pandang (attitude), dan perilaku (behavior). Saat ini kegalauan masyarakat terjadi karena lemahnya kepemimpinan nasional.

Namun kita menyadari kehendak untuk berubah adalah salah satu anugerah Tuhan kepada manusia, yakni sebagai suatu independent will. Oleh karena itu kehadiran Jokowi bagaikan harapan baru, dan menggerakkan kekuatan rakyat Indonesia. Minimal partisipasi pemilih 75%, padahal perkiraan mencapai 35%.

Persoalan pemilihan presiden terlalu riskan bila hanya diserahkan kepada partai politik. Jadi rakyat harus aktif mengawal, mulai dari Pilpres dan proses pemenangan nantinya. Pencarian dan penemuan pemimpin bisa dimulai dengan perumusan kriteria kepemimpinan, sebagai faktor kunci keberhasilan seorang pemimpin. Jokowi walaupun tidak sempurna sebagai pemimpin (karena rekam jejak terbatas) tapi dia punya goodwill untuk perubahan.

Karakter yang terpuji itu juga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Penyelesaian di luar sistem harus sudah menjadi paradigma perubahan, dan untuk itu ketaatan tentang hukum harus jadi panglima, khususnya dalam pemberantasan korupsi.

Washington melihat adanya potensi akumulasi kekuasaan pada individu presiden, dan merasa nyaman dengan “kandidat boneka baru”. Namun Jokowi harus dikawal agar jangan terjebak dengan Konvensi Indonesia dengan IMF soal arah pembangunan yang sangat liberal.

Demokrasi sebagai sebuah sistem, maksudnya dapat dipahami melalui aturan-aturan yang disepakati bersama yang bisa meliputi berbagai unsur kehidupan sosial, seperti ekonomi, politik, dan hukum. Sayangnya di saat reformasi dirumuskan,  implementasinya secara emosional dilakukan, sehingga terjebak oleh trap IMF dengan jargon pro pasar, yang sering anti rakyat Indonesia.

Demokrasi yang kita cita-citakan selama ini adalah Demokrasi Pancasila dari segi substansinya. Senantiasa kita dorong dengan fondasi musyawarah dan mufakat, bahkan menang-menangan (pemilihan langsung).

Kekuasaan negara yang dimanfaatkan oleh para pegawainya ini tak pelak menegaskan pendapat bahwa birokrasi di Indonesia tak bisa lepas dari kekuasaan. Aparat pemerintahan menjadi alat kekuasaan, alat negara menjadi alat kekuasaan berbasis uang. Ini menjadi PR utama Jokowi dengan merevolusi mental para birokrat untuk menjadi “good governance”.

Disadari atau tidak, pola kehidupan feodal ini makin lama makin mengalahkan keteladanan dan cita-cita terbentuknya Demokrasi Pancasila. Sementara budaya liberal tanpa dasar mempercepat hancurnya kehidupan moral bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam kehidupan politik, JW harus mampu sebagai tokoh pemersatu dan sanggup merangkul seluruh elemen masyarakat.

Selanjutnya, bagaimana rakyat sebagai pemilih dapat menjatuhkan pilihan, jika kenal dan tahu pun tidak. Percepatan pengenalan sosok Jokowi tidak dapat kita pungkiri setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Disayangkan, diperoleh kesan bahwa partai-partai peserta Pemilu saat ini tidak kental dan eksplisit ideologinya. Sekutu-sekutu yang dilakukan adalah berdasarkan kepentingan.

Rekonsiliasi (Moratorium/Islah Nasional) adalah prakondisi bagi terjadinya masa depan yang lebih baik. PR besar Jokowi adalah bagaimana di awal pemerintahannya nanti membangun kesamaan visi dan misi dengan parpol di Senayan. Oleh karena itu Rekonsiliasi Nasional setelah pemenangan harus jadi agenda utama Jokowi.

Terselenggaranya Rekonsiliasi Nasional tampaknya memang sudah sangat mendesak guna menciptakan kembali perdamaian hakiki di atas puing-puing reruntuhan konflik dan kekerasan yang berlangsung selama ini.

Ketulusan, dedikasi, dan kebersihan diri kepemimpinan nasional dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah kunci sukses dari rekonsiliasi itu sendiri. Jokowi harus menjadi inisiator rekonsiliasi nasional agar carut-marut politik berhenti. Indonesia pasti punya harapan hidup lebih baik